Penyitaan Uang Rp 11,8 triliun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung)

Apa yang Terjadi?

• littlesheephotpot.com – Kejaksaan Agung melakukan penyitaan uang tunai terbesar dalam sejarah penegakan hukum Indonesia, senilai Rp 11.880.351.802.619, terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).

• Sebagian uang ditampilkan dalam konferensi pers—sekitar Rp 2 triliun, dengan tumpukan pecahan Rp 100.000 hingga dua meter tinggi.

• Sisa uang disimpan dalam rekening penampungan Jampidsus Kejagung di Bank Mandiri, sebagai barang bukti untuk proses hukum lanjut (tingkat kasasi).

Asal Uang & Korporasi Terlibat

• Uang tersebut berasal dari lima anak usaha Wilmar Group, yaitu:
  1. PT Multimas Nabati Asahan (≈ Rp 3,997 triliun)

  2. PT Multinabati Sulawesi (≈ Rp 39,7 miliar)

  3. PT Sinar Alam Permai (≈ Rp 484 miliar)

  4. PT Wilmar Bioenergi Indonesia (≈ Rp 57 miliar)

  5. PT Wilmar Nabati Indonesia (≈ Rp 7,302 triliun).

• Uang itu adalah hasil pengembalian kerugian negara oleh korporasi, sesuai tuntutan Jaksa yaitu denda Rp 1 miliar + uang pengganti Rp 11,88 triliun.

Proses Hukum & Latar Belakang

• Kasus bermula dari vonis bebas (ontslag van alle rechtsvervolging) di PN Jakarta Pusat Maret 2025 terhadap Wilmar, Permata Hijau, dan Musim Mas—meski terbukti bersalah, perbuatan dianggap bukan tindak pidana.

• Kejagung mencabut putusan tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sambil menyita dana sebagai bagian dari memori kasasi guna menutupi kerugian negara.

• Selain Wilmar, Musim Mas (≈ Rp 4,89 triliun) dan Permata Hijau (≈ Rp 937 miliar) juga didesak untuk mengembalikan kerugian negara.

Reaksi & Respon Korporasi

• Wilmar International Limited menyatakan dana Rp 11,88 triliun merupakan “dana jaminan” atas permintaan Kejagung dan akan dikembalikan jika putusan kasasi memutuskan bebas. Mereka mengklaim bersikap kooperatif dan tidak koruptif.

Implikasi & Langkah Selanjutnya

1. Penerapan preseden hukum: Ini menjadi penegasan bahwa korporasi bisa dijerat dan dituntut membeli kerugian negara, bahkan setelah vonis bebas di pengadilan tingkat pertama.

2. Dana digunakan untuk pemulihan kerugian negara: Kapuspenkum Harli Siregar menegaskan dana ini untuk kepentingan negara dan memberi efek jera ke sektor strategis seperti industri sawit.

3. Kasus masih berlanjut di Mahkamah Agung, memutuskan apakah dana jaminan akan dikembalikan atau disita dan digunakan untuk menutupi kerugian negara.

Ringkasan Kunci

Penegakan ini menandai momentum penting bagi praktik anti-korupsi korporasi di Indonesia—bahkan setelah putusan pengadilan OLYMPUS88, proses hukum dan kasasi tetap berjalan, serta dana kerugian negara bisa direcover secara signifikan.